KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM

Kajian SK dan KD SDLB-C1

Kelompok C1 dipandu oleh Dr. Ishartiwi dari UNY dan Dra. Iis Susmiati dari SDLB

Lebak Bulus. Berikut beberapa kesepakatan yang diperoleh melalui diskusi sekelompok

setelah masing-masing sub-kelompok yang dibentuk berdasarkan mata pelajaran

mengkaji masing-masing mata pelajaran:

1) Standar kompetensi (SK) untuk masing-masing mata pelajaran sebagian besar

terlalu tinggi dan melebihi kapasitas kemampuan anak C1

2) Rumusan kompetensi dasar (KD) untuk masing-masing mata pelajaran terlalu

tinggi dan tidak mungkin mampu dicapai oleh siswa C1. Untuk KD yang terlalu

tinggi tersebut harus dibuang.

3) KD yang termasuk ketegori “sulit” namun relevan bagi kebutuhan anak-anak

C1 sehingga dapat digunakan dalam membantu dalam kehidupan sehari-hari,

sebaiknya dijabarkan menjadi indikator yang lebih mungkin tercapai oleh anak

C1.Contoh, kata “mendskripsikan” diganti dengan menunjukkan, menjumlahkan bilangan yang disimbolkan dengan angka sebaiknya diganti dengan kegiatan menjumlah melalui benda konkrit.

4) Arah kebijakan kurikulum C1 tidak perlu dipayungi dengan kelompok mata

pelajaran, tetapi diarahkan untuk kebutuhan pengembangan kompetensi dasar

yang bersifat integratif dan memuat keterampilan fungsional sebagai bekal

hidup di masyarakat.

5) Untuk acuan bagi semua sekolah, perlu dikembangkan model kurikulum yang

memuat rambu-rambu yang didasari karakteristik jenis ketunaan. Untuk

pengaturan struktur kurikulum, sebaiknya diserahkan sepenuhnya ke sekolah.

6) Alokasi waktu dalam kebijakan kurikulum tidak perlu dibagi berdasarkan

semester karena pencapaian kompetensi sangat beragam dan bergantung kepada

keecepatan siswa secara individu.

7) Perlu dikembangkan kompetensi-kompetensi fungsional yang dikembangkan dalam upaya pembinaan bakat istimewa sepert olahraga, seni dan keterampilan.

Selengkapnya...

Hakikat KBK

Hakikat KBK

Kurikulum, dalam arti sempit diartikan sebagai susunan mata

pelajaran yang harus diajarkan agar peserta didik memiliki kemam-

puan. Bila ditelaah lebih jauh sebetulnya makna kurikulum tidak hanya

sekedar susunan sejumlah mata pelajaran, tetapi masih ditambah lagi dengan

jabaran-jabaran metode pelaksanaannya. Kurikulum dapat diartikan sebagai

sejumlah aktivitas dan pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik di

bawah bimbingan, pengarahan dan bantuan sekolah (Finch dan Crunkilton,

1993). FA. Agus Wahyudi (2003: 15) menyebutkan bahwa, KBK merupakan

salah satu pendekatan dalam implementasi kurikulum yang memberikan

pelayanan terhadap peserta didik agar kemampuan mereka berkembang secara

optimal sesuai potensi yang dimiliki. Menurutnya, yang perlu ditekankan

dalam pembelajaran bukanlah apa yang harus peserta didik pelajari (learn-

ing what to be learned), melainkan belajar bagaimana belajar (learning how

to learn).

Ada dua hal penting yang tersirat dalam batasan kurikulum tersebut.

Pertama, yang menjadi fokus utama dari kurikulum adalah peserta didik, dan

kedua pengalaman dan kegiatan belajar. Dengan demikian, dapat dikatakan

bahwa kurikulum pada dasarnya merupakan seperangkat kegiatan dan penga-

laman belajar yang direncanakan, dibimbing, dan diarahkan oleh sekolah.

Kompetensi, menurut Pardjono dan Wardan S. (2003:3) adalah

seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat

dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Di

bagian lain, Depdiknas (2002) memberikan batasan bahwa kom-

petensi adalah perpaduan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar

yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang...

Selengkapya...

EVALUASI HASIL BELAJAR DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Implementasi KBK di SMK

SMK merupakan salah satu jenjang pendidikan kejuruan di tingkat

menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk

melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan kejuruan adalah bagian

dari sistem pendidikan nasional yang mempersiapkan seseorang agar lebih

mampu bekerja pada suatu kelopmpok pekerjaan atau satu budang pekerjaan.

Pendidikan kejuruan, secara luas, mencakup semua jenis dan bentuk pengala-

man belajar yang membantu anak didik meniti tahap-tahap perkembangan

vokasionalnya, mulai dari identifikasi, eksplorasi, orientasi, persiapan, pemili-

han dan pemantapan karir di dunia kerja (Sukamto, 2001). Berdasarkan uraian

ini maka tugas utama SMK adalah mendidik dan membina para siswanya

agar memiliki bekal yang cukup untuk memasuki dunia kerja. Bekal tersebut

berbentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang memadai.

Untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang

tinggi diperlukan sistem pembelajaran yang tepat, efektif, dan efisien.

Perbaikan, peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan kejuruan

khususnya SMK, sejak berdirinya hingga saat ini, terus dilakukan. Beberapa

program yang cukup dikenal antara lain, Pendidikan Sistem Ganda (PSG), life

skill, dan KBK. Program yang saat ini sedang gencar disosialisasikan untuk

dilaksanakan adalah pendidikan dan pengajaran dengan menggunakan KBK.

Dengan menerapkan kurikulum ini diharapkan SMK mampu menghasilkan

lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memadai

sehingga mampu melaksanakan tugasnya di dunia kerja. Untuk itu, dalam

melaksanakan KBK ini pihak sekolah perlu menerapkan program pengen-

dalian agar kualitas hasil belajar yang tinggi dapat dicapai tetap terjaga. Bagi

SMK, keberhasilan pelaksanaan KBK ini dipengaruhi oleh beberapa faktor,

di antaranya adalah guru yang profesional, peralatan praktik yang memadai,

fasilitas sarana, dan prasarana yang baik. Salah satu kegiatan yang berkaitan

dengan tingkat keprofesionalan guru di dalam pencapaian kualitas hasil belajar

adalah evaluasi hasil belajar. Hasil belajar yang dievaluasi adalah pengetahuan,

keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik melalui pembelajaran di kelas ataupun di bengkel (laboratorium).

Selengkapnya...

PENGERTIAN KURIKULUM

Untuk mendapatkan rumusan tentang pengertian kurikulum, para ahli mengemukakan pandangan yang beragam. Dalam pandangan klasik, lebih menekankan kurikulum dipandang sebagai rencana pelajaran di suatu sekolah. Pelajaran-pelajaran dan materi apa yang harus ditempuh di sekolah, itulah kurikulum. George A. Beauchamp (1986) mengemukakan bahwa: “ A Curriculun is a written document which may contain many ingredients, but basically it is a plan for the education of pupils during their enrollment in given school”. Dalam pandangan modern, pengertian kurikulum lebih dianggap sebagai suatu pengalaman atau sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan, seperti dikemukakan oleh Caswel dan Campbell (1935) yang mengatakan bahwa kurikulum … to be composed of all the experiences children have under the guidance of teachers. Dipertegas lagi oleh pemikiran Ronald C. Doll (1974) yang mengatakan bahwa : “ …the curriculum has changed from content of courses study and list of subject and courses to all experiences which are offered to learners under the auspices or direction of school.

Untuk mengakomodasi perbedaan pandangan tersebut, Hamid Hasan (1988) mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam empat dimensi, yaitu:

• Kurikulum sebagai suatu ide; yang dihasilkan melalui  teori-teori dan penelitian, khususnya  

  dalam bidang kurikulum dan pendidikan.

• Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu

  ide; yang didalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu.

• Kurikulum sebagai suatu kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai

  suatu rencana tertulis; dalam bentuk praktek pembelajaran.

• Kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekwensi dari kurikulum sebagai suatu

  kegiatan, dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum yakni tercapainya perubahan perilaku

  atau kemampuan tertentu dari para peserta didik.

Sementara itu, Purwadi (2003) memilah pengertian kurikulum menjadi enam bagian : (1) kurikulum sebagai ide; (2) kurikulum formal berupa dokumen yang dijadikan sebagai pedoman dan panduan dalam melaksanakan kurikulum; (3) kurikulum menurut persepsi pengajar; (4) kurikulum operasional yang dilaksanakan atau dioprasional kan oleh pengajar di kelas; (5) kurikulum experience yakni kurikulum yang dialami oleh peserta didik; dan (6) kurikulum yang diperoleh dari penerapan kurikulum.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Link Download...

Makalah Kurikulum 1975

Makalah Kurikulum 1975

 A.  PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai kurikulum tidak mungkin dilepaskan dari pengertian kurikulum, posisi kurikulum dalam pendidikan, dan proses pengembangan suatu kurikulum. Pembahasan mengenai ketiga hal ini dalam urutan seperti itu sangat penting karena pengertian seseorang terhadap arti kurikulum menentukan posisi kurikulum dalam dunia pendidikan dan pada gilirannya posisi tersebut menentukan proses pengembangan kurikulum.Ketiga pokok bahasan itu dikemukakan dalam makalah ini dalam urutan seperti itu.

Pembahasan mengenai pengertian ini penting karena ada dua alasan utama. Pertama, seringkali kurikulum diartikan dalam pengertian yang sempit dan teknis. Dalam kotak pengertian ini maka definisi yang dikemukakan mengenai pengertian kurikulum kebanyakan adalah mengenai komponen yang harus ada dalam suatu kurikulum.Untuk itu berbagai definisi diajukan para akhli sesuai dengan pandangan teoritik atau praktis yang dianutnya. Ini menyebabkan studi tentang kurikulum dipenuhi dengan hutan definisi tentang arti kurikulum.

Alasan kedua adalah karena definisi yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap apa yang akan dilakukan oleh para pengembang kurikulum. Pengertian sempit atau teknis kurikulum yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum adalah sesuatu yang wajar dan merupakan sesuatu yang harus dikerjakan oleh para pengembang kurikulum. Sayangnya, pengertian yang sempit itu turut pula mnyempitkan posisi kurikulum dalam pendidikan sehingga peran pendidikan dalam pembangunan individu, masyarakat, dan bangsa menjadi terbatas pula.

Pembahasan mengenai posisi kurikulum adalah penting karena posisi itu akan memberikan pengaruh terhadap apa yang harus dilakukan kurikulum dalam suatu proses pendidikan. Tidak seperti halnya dengan pengertian kurikulum para akhli kurikulum tidak banyak berbeda dalam posisi kurikulum. Kebanyakan mereka memiliki kesepakatan dalam menempatkan kurikulum di posisi sentral dalam proses pendidikan. Kiranya bukanlah sesuatu yang berlebihan jika dikatakan bahwa proses pendidikan dikendalikan, diatur, dan dinilai berdasarkan criteria yang ada dalam kurikulum. Pengecualian dari ini adalah apabila proses pendidikan itu menyangkut masalah administrasi di luar isi pendidikan. Meski pun demikian terjadi perbedaan mengenai koordinat posisi sentral tersebut dimana ruang lingkup setiap koordinat ditentukan oleh pengertian kurikulum yang dianut.

Pembahasan mengenai proses pengembangan kurikulum merupakan terjemahan dari pengertian kurikulum dan posisi kurikulum dalam proses pendidikan dalam bentuk berbagai kegiatan pengembangan. Pengertian dan posisi kurikulum akan menentukan ap yang seharusnya menjadi perhatian awal para pengembang kurikulum, mengembangkan ide kurikulum, mengembangkan ide dalam bentuk dokumen kurikulum, proses implementasi, dan proses evaluasi kurikulum. Pengertian dan posisi kurikulum dalam proses pendidikan menentukan apa yang seharusnya menjadi tolok ukur keberhasilan kurikulum, sebagai bagian dari keberhasilan pendidikan.

B. PENGERTIAN KURIKULUM

Untuk mendapatkan rumusan tentang pengertian kurikulum, para ahli mengemukakan pandangan yang beragam. Dalam pandangan klasik, lebih menekankan kurikulum dipandang sebagai rencana pelajaran di suatu sekolah. Pelajaran-pelajaran dan materi apa yang harus ditempuh di sekolah, itulah kurikulum. George A. Beauchamp (1986) mengemukakan bahwa: “ A Curriculun is a written document which may contain many ingredients, but basically it is a plan for the education of pupils during their enrollment in given school”. Dalam pandangan modern, pengertian kurikulum lebih dianggap sebagai suatu pengalaman atau sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan, seperti dikemukakan oleh Caswel dan Campbell (1935) yang mengatakan bahwa kurikulum … to be composed of all the experiences children have under the guidance of teachers. Dipertegas lagi oleh pemikiran Ronald C. Doll (1974) yang mengatakan bahwa : “ …the curriculum has changed from content of courses study and list of subject and courses to all experiences which are offered to learners under the auspices or direction of school.

Untuk mengakomodasi perbedaan pandangan tersebut, Hamid Hasan (1988) mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam empat dimensi, yaitu:

• Kurikulum sebagai suatu ide; yang dihasilkan melalui  teori-teori dan penelitian, khususnya  

  dalam bidang kurikulum dan pendidikan.

• Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu

  ide; yang didalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu.

• Kurikulum sebagai suatu kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai

  suatu rencana tertulis; dalam bentuk praktek pembelajaran.

• Kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekwensi dari kurikulum sebagai suatu

  kegiatan, dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum yakni tercapainya perubahan perilaku

  atau kemampuan tertentu dari para peserta didik.

Sementara itu, Purwadi (2003) memilah pengertian kurikulum menjadi enam bagian : (1) kurikulum sebagai ide; (2) kurikulum formal berupa dokumen yang dijadikan sebagai pedoman dan panduan dalam melaksanakan kurikulum; (3) kurikulum menurut persepsi pengajar; (4) kurikulum operasional yang dilaksanakan atau dioprasional kan oleh pengajar di kelas; (5) kurikulum experience yakni kurikulum yang dialami oleh peserta didik; dan (6) kurikulum yang diperoleh dari penerapan kurikulum.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Selengkapnya...

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Download Windows 8 Enterprise 32 bit & 64 bit |  Windows 8 Enterprise (RTM) merupakan versi keluarga Windows 8 terbaru yang bisa sobat gunakan dengan bebas. Windows 8 Enterprise ini belum sempat saya uji coba karena saya belum selesai mendownloadnya, selain itu komputer saya juga tidak mendukung untuk menggunakan Windows 8.

Tapi, saya akan tetap menguji cobanya sehingga bisa memberikan pembelajaran untuk kita semua. Untuk itu buat sobat yang membutuhkan Windows 8 Enterprise 32 bit & 64 bit, silahkan langsung saja didownload dulu, cekidot...

System Requirment :

1GHz or faster processor

1GB RAM for 32bit and 2Gb RAM for 64 bit

16/20GB hard drive for 32/64 bit

Semoga dapat memberikan manfaat, salam .

Wassalam . . .

Catatan :
Link di bawah ini akan mengantarkan sobat ke situs adf.ly. Jika situs tersebut sudah terbuka, silahkan tunggu 5 detik dan klik tombol SKIP AD yang berada di pojok kanan atas dari Browser sobat untuk masuk ke Hosting download.

Download Windows 8 (32 Bit)

Download Windows 8 (64 Bit)

Pajak Penghasilan 25

PAJAK PENGHASILAN PAJAK 25

Pajak Penghasilan Pajak 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pajak 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pajak 25.

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pajak 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terhutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, kemudian dibagi12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh :

Pajak penghasilan yang terhutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2011	Rp 50.000.000,00
DIKURANGI
1.      Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi kerja (PPh Pasal 21)	Rp 15.000.000,00
2.      Pajak  penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (PPh Pasal 22)	Rp 10.000.000,00
3.      Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (PPh Pasal 23)	Rp   2.500.000,00
4.      Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (PPh Pasal 24)	Rp   7.500.000,00
Jumlah kredit pajak	Rp 35.000.000,00
Selisih	Rp 15.000.000,00

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pajak 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2012 sebesar : Rp 15.000.000 X 1/12 = Rp 1.250.000,00. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Untuk Bulan-Bulan Sebelum Batas Waktu Penyampaian Surat Pembaritahuan Tahunan.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, dan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan undang-undang Pajak Penghasilan, sehingga besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Surat Ketetapan Pajak sebagai Dasar Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25.

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasrkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

Angsuran PPh Pasal 25 untuk setiap bulan dan sesudah adanya keputusanmengenai kelebihan pembayaran pajak.

Apabila Pajak Penghasilan yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu lebih kecil dari jumlah Pajak Penghasilan yang telah dibayar, dipotong dan/atau dipungut selama tahun pajak yang bersangkutan, dan oleh karena itu Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau  permohonan untuk memperhitungkan dengan utang pajak lain, sebelum Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan mengenai pengembalian atau perhitungan kelebihan tersebut, maka besarnya angsuran pajak untuk setiap bulan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Setelah dikeluarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, angsuran pajak untuk bulan berikutnya setelah tanggal keputusan itu, dihitung berdasarkan jumlah pajak yang terhutang menurut keputusan tersebut.

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25.

Ketentuan perundang-undangan perpajakan mengatur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25, seperti berikut ini :

1. Pajak penghasilan Pasal 25 dibayar/disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya.
2. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar kerja.

Penghitungan PPh Pasal 25 dalam hal-hal tertentu.

1.    Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.

Kompensasi kerugian adalah kompensasi fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pajak 25 dalam Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian adalah Pajak Penghasilan yang dihitung dengan dasar perhitungan dikurangi degan Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terhutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Apabila SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu atau dasar perhitungsn lainnya ternyata rugi, maka PPh Pasal 25 adalah nihil.

Contoh :

• Pajak Netto PT Abadi tahun 2011                                          Rp 120.000.000,00
• Sisa kerugian tahun sebelumnya

          yang masih dapat dikompensasikan                                         (Rp 150.000.000,00)

• Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2011           (Rp   30.000.000,00)
• PPh terhutang tahun 2011                                                                  NIHIL
• Kredit pajak (Pasal 22,Pasal 23, Pasal 24)                             Rp     2.000.000,00

                                                                                                        (Rp     2.000.000,00)

• PPh Pasal 25 tahun 2011                                                       (Rp   30.000.000,00)
• Pajak yang kurang/lebih bayar                                                (Rp   32.000.000,00)

Penghitungan PPh Pasal 25 Tahun 2012 dilakukan :

Penghasilan Netto PT. Abadi tahun 2011                                   Rp 120.000.000,00

Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2011              Rp   30.000.000,00

Penghasilan kena pajak                                                              Rp   90.000.000,00

PPh terhutang dasar penghitung PPh Pasal 25

25% X Rp  90.000.000,00 = Rp 22.500.000,00

PPh Pasal 25 per bulan tahun 2012

(Rp 22.500.000,00 – Rp 2.000.000,00)  / 12 =                              Rp 1.708.330,00

Apabila pada tahun 2011 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 maka besarnya angsuran pajak bulanan PT Abadi tahun 2012 = 1/12 x Rp 22.500.000.000,00 = Rp 2.100.000,00.

Dalam hal jumlah kerugian tidak habis dikompensasi, sehingga masih dapat dikompesasi pada tahun berikutnya, dicontohkan berikut ini :

1. Data SPT Tahunan PPh Badan 2011

Penghasilan netto                                                                    Rp 100.000.000,00

Sisa kompensasi kerugian tahun 2010                                     Rp 320.000.000,00

 Sisa kerugian yang dikompensasikan

            Pada tahun 2011                                                        Rp 100.000.000,00

Penghasilan kena pajak                                                                       NIHIL

Angsuran PPh Pasal 25                                                                       NIHIL

2. Data SKP tahun pajak 2011 yang diterbitkan Juni 2012

Penghasilan netto                                                                    Rp 150.000.000,00

Kompensasi di tahun 2011                                                     Rp 150.000.000,00

Sisa kerugian tahun 2010 yang

     Masih dapat dikompensasikan

     ( Rp 320.000.000,00 – Rp 150.000.000,00)                    Rp 170.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 adalah NIHIL, karena sisa kerugian yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan netto tahun pajak 2011 lebih besar dari penghasilan netto menurut SKP tahun pajak 2011.

2.    Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.

Adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selain dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, dan/atau modal, misalnya keuntungan dari pengalihan harta.  Apabila wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, maka dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pajak 25 adalah hanya penghasilan netto yang diterima atau diperoleh secara teratur menurut surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu.

Besarnya Pajak Penghasilan Pajak 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud di atas, dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

3.      SPT Tahunan PPh Tahun lalu terlambat disampaikan.

Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan (selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak), maka besarnya Pajak Penghasilan Pajak 25 dihitung sebagai berikut :

1. Bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh tersebut sampai dengan bulan disampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang bersangkutan, besarnya PPh Pasal 25 adalah sama dengan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pajak 25 bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara.
2. Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan besarnya Pajak Penghasilan Pajak 25 dihitung kembali sebagai berikut :

a.       Sebesar Pajak Penghasilan yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasikan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terhutang diluar negeri yang boleh dikreditkan.

b.      Dalam hal Wajib Pajak  berhak atas kompensasi kerugian atau dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, maka besarnya PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Wajib Pajak.

Contoh :

1. SPT  Tahunan PPh badan tahun pajak 2011 disampaikan tanggal 25 Mei 2012, dengan data sebagai berikut :

a.       Penghasilan netto/penghasilan kena pajak Rp 500.000.000,00.

b.      Pajak penghasilan terhutang

25% x Rp 500.000.000,00 = Rp 125.000.000,00.

c.       PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp. 42.500.000,00.

                     2.  PPh Pasal 25 untuk Desember 2011 sebesar Rp 5.000.000,00.

a.       Besarnya PPh Pasal 25 untuk masa Januari dan Februari masing-masing adalah sama besarnya dengan PPh Pasal 25 untuk Desember 2011 sebesar Rp 5.000.00,00.

b.      Besarnya PPh Pasal 25 untuk masa bulan Maret sampai dengan April 2012 masing-masng sama besarnya dengan PPh Pasal 25 untuk masa bulan Desember 2011 yaitu sebesar Rp 5.000.000,00.

c.       Besarnya PPh Pasal 25 untuk Maret sampai degan Desember 2012 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011 sebagai berikut :

1)      Penghasilan netto 2011/penghasilan kena pajak sebesar dasr perhitungan, sebesar Rp 50.000.000,00.

2)      PPh Terhutang atas pengahsilan Kena Pajak sebesar Rp 500.000.000,00 adalah :

25%  x  Rp 500.000.000,00 =                         Rp 125.000.000,00.

3)      PPh Pasal 22, Pasal 23, dan

Pasal 24 tahun pajak 2011                          Rp   42.500.000,00.

                        Rp   82.500.000,00.

4)      PPh Pasal 25 untuk bulan Maret sampai dengan Desember 2012

Rp 82.500.000,00 x  1/12 = Rp 6.875.000,00 setiap bulan.

d.      Oleh karena PPh Pasal 25 bulan Maret sampai April 2012 yang telah disetor masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 maka atas kekurangan masing-masing sebesar Rp 1.875.000,00 harus disetor dan terhutang bunga sebesar :

1)      Untuk masa Maret 2012 sebesar 2% per-bulan dihitung sejak 16 April 2012 sampai dengan tanggal penyetoran.

2)      Untu masa April 2012 sebesar 2% per-bulan dihitung sejak 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal penyetoran.

4. Wajib Pajak diberi perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Pajak penghasilan Pasal 25 dihitung sebagai berikut :

1. Bulan-bulan mulai bulan batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sampai dengan bulan sebelum disampaikan SPT Tahunan yang bersangkutan adalah sama degan besarnya Pajak Penghasilan Pajak 25 yang dihitung berdasarkan perhitungan sementara yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan izin perpanjangan.
2. Setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, besarnya Pajak Penghasilan Pajak 25 dihitung kembali.

Contoh penghitungan :

1. Permohonan perpajakan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2011 disampaikan pada tanggal 10 Januari 2012, dengan menyampaikan perhitungan sementara sebagai berikut :

a.       Penghasilan Netto Rp 400.000.000,00.

b.      PPh terhutang

25% x Rp 400.000.00,00 = Rp 100.000.000,00.

c.       PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, tahun pajak 2011 Rp 42.500.000,00

PPh Pasal 25 = ( Rp 100.000.000,00 – Rp 42.500.000,00) x 1/12

    = Rp 4.791.600,00.

           2. Diberikan izin perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011 sampai dengan 30 Juni 2012 .
           3.      PPh Pasal 25 Desember 2011 sebesar Rp 4.000.000,00.
         4.      SPT Tahunan PPh tahun Pajak 2011 disampaikan pada tanggal 5 Juni 2012, dengan data sebagai berikut :

a.       Penghasilan Netto/Penghasilan Kena Pajak Rp 500.000.000,00.

b.      Pajak penghasilan terhutang.

c.       25% x Rp 500.000.000,00 = Rp 125.000.000,00.

d.      PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 yang dapat di kreditkan Rp 42.500.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak 2012 dihitung sebagai berikut :

• Besarnya PPh Pasal 25 untuk Januari dan Februari 2012 masing-masing adalah sama besarnya dengan PPh Pasal 25 untuk Desember 2011 yaitu sebesar Rp 4.000.000,00.
• Besarnya PPh Pasal 25 untuk Maret sampai dengan  dan Mei 2012 masing-masing sama besarnya dengan PPh Pasal 25 menurut perhitungan sementara yaitu sebesar Rp 4.791,600,00.
• Besarnya PPh Pasal 25 untuk Maret sampai dengan Desember 2012 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan PPh tahunan pajak 2011sebagai berikut :

1)      Penghasilan netto 2011/penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan sebesar Rp 500.000.000,00.

2)      PPh Terhutang atas penghasilan kena pajak sebesar Rp 500.000.000,00 adalah :

25% x Rp 500.000.000,00 =                                             Rp 125.000.000,00.

3)      PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 tahun pajak 2011   Rp   42.500.000,00.

Rp   82.500.000,00.

4)      PPh Pasal 25 untuk masa bulan Maret sampai degan Desember 2012 sebesar Rp 82.500.000,00 x 1/12 = Rp 6.875.000,00untuk setiap bulan.

• Oleh karena PPh Pasal 25 Maret sampai dengan Mei 2012 yang telah disetor masing-masing sebesar Rp 4.791.600,00, maka atas kekurangan masing-amsng sebesar Rp 2.083.400,00 harus disetor dan terhutang bunga sebesar :

1)      Untuk masa Maret 2012 sebesar 2% per-bulan dihitung sejak 16 April 2012 sampai dengan tanggal penyetoran.

2)      Untuk masa April 2012 sebesar 2% per-bulan dihitung sejak 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal penyetoran.

3)      Untuk masa Mei 2012 sebesar 2% per-bulan dihitung sejak 16 Juni sampai dengan tanggal penyetoran.

5.      Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Mengakibatkan Angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.

Contoh :

1. SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2011 disampaikan tanggal 25 Maret 2012,dengan data sebagai berikut :

a.       Penghasilan kena pajak Rp 500.000.000,00.

b.      Pajak penghasilan terhutang :

25% x Rp 500.000.000,00 = Rp 125.000.000,00.

PPh Pasal 22. Pasal 23, Pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp 42.500.000,00.

           2.      PPh Pasal 25 untuk masa bulan Desember 2011 sebesar RP 5.000.000,00.
          3.      Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT tahunan PPh tahun pajak 2011, dengan data baru sebagai berikut :

a. Penghasilan netto tahun pajak 2012 Rp 600.000.000.

b. Pajak Penghasilan terhutang :

     25% x Rp 600.000.000,00 = Rp 150.000.000,00.

c.       PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp 42.500.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak 2012 di hitung sebagai berikut :

a.       Besarnya PPh Pasal 25 untuk Januari dan Februari 2012 masing-masing adalah sama besarnya dengan  PPh tahun pajak 2011 , yaitu sebesar Rp 5.000.000,00.

b.      Besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan Maret sampai Juli 2012 dihitung berdasrkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011 sebelum pembetulan sebagai berikut :

1)      Penghasilan netto 2011 degan penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan sebesar Rp 500.000.000,00.

2)      PPh terhutang atas penghasilan kena pajak sebesar Rp 500.000.000 adalah :

25% x Rp 500.000.000,00 =                                         Rp 125.000.000,00.  

3)      PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 tahun pajak 2011       Rp   42.500.000,00.

Rp   82.500.000,00.

4)      PPh Pasal 25 untuk Maret degan Desember 2012 sebesar :

Rp 82.500.000,00 x 1/12 = Rp 6.875.000,00 untuk setiap bulan.

c.       Dengan adanya pembetulan SPT Tahunan PPh pada tanggal 16 Agustus 2012, maka besarnya PPh Pasal 25 untuk Maret sampai dengan Desember 2012 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011 sesudah pembetulan, sebagai berikut :

1)      Penghasilan Netto 2011/pengahsailan kena pajak sebagai dasar perhitungan, sebesar Rp 600.000.000,00.

2)      PPh Terhutang atas Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 600.000.000,00 adalah :

25% x Rp 600.000.000 =                                              Rp 150.000.000,00.

3)      PPh Pasal 22, Pasal 23,Pasal 24 tahun pajak 2011        Rp   42.500.000,00.

Rp 107.500.000,00.

4)      PPh Pasal 25 untuk bulan Maret samapi dengan Desember 2012 sebesar :

Rp 107.500.000,00 x 1/12 = Rp 8.958.300,00 untuk setiap bulan.

d.      Oleh karena PPh Pasal 25 bulan Maret sampai dengan Juli 2012 yang telah di setor masing-masing sebesar Rp 7.500.000,00 maka atas kekurangan masing-masing sebesar Rp 1.458.300,00 harus disetor dan terhutang bunga sebesar :

1)      Untuk Maret sebesar 2% per-bulan dihitung sejak 16 April 2012 sampai dengan tanggal penyetoran.

2)      Untuk April sebesar 2% per-bulan dihitung sejak 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal penyetoran.

3)      Untuk Mei sebesar 2% per-bulan dihitung sejak 16 Juni 2012 sampai dengan tanggal penyetoran.

4)      Untuk Juni  sebesar 2% per-bulan dihitung sejak 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal penyetoran.

5)      Untuk Juli sebesar 2% per-bulan dihitung sejak 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal penyetoran.

  

6.      Terjadi Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Wajib Pajak.

Perubahan keadaan badan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. Apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya satu tahun pajak (Keputusan Direktur Jenderal  Pajak Nomor Kep. 537/Pj/2000 tanggal 29 Desember 2000) Wajib Pajak dapat menunujukkan bahwa Pajak Penghasilan yang terhutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Pajak 25, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan.

Pengajuan permohonan pengurangan tersebut dilaksanakan dengan syarat :

1. Diajukan secara tertulis kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
2. Wajib Pajak harus menyampaikan penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang akan terhutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya Pajak Penghasilan Pajak 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

PPh PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA, DENGAN HAK OPSI, BUMN, DAN BUMD.

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Baru.

1. Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan perlu diatur perhitungan besarnya angsuran, karena Wajib Pajak belum pernah memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
2. Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala perlu diatur perhitungan angsuran tersendiri.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili, maka besarnya angsuran pajaknya perlu diatur tersendiri agar besarnya angsuran mendekati keadaan sebenarnya.

Contoh perhitungan penghasilan netto :

1. Bagi Wajib Pajak baru menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan netto setiap bulan, maka penghasilan netto Wajib Pajak baru tersebut dihitung berdasarkan pembukuannya.

1)      Wajib Pajak badan baru menyelenggarakan pembukuan.

PT. Dadali terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Jakarta Tambora sejak tanggal 1 Februari 2011. Peredaran atau penerimaan bruto menurut pembukuan dalam bulan Februari 2011 sebesar Rp 340.000.000,00 dan penghasilan netto dapat dihitung berdasarkan pembukuan sebesar Rp 68.000.000,00.

Besarnya PPh Pasal 25 bulan Februari 2011 sebagai berikut :

a.       Penghasilan Netto bulan Februari 2011                            Rp   68.500.000,00

b.      Penghasilan Netto disetahunkan                                       Rp 816.500.000,00

c.       Pajak Penghasilan terhutang :

25% x Rp 816.000.000,00 =                                             Rp 204.000.000,00

d.      Besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan

Februari 2011 : 1/12 x Rp 204.000.000,00=                     Rp   17.000.000,00

2)      Wajib Pajak orang pribadi baru menyelenggarakan pembukuan.

Gavin sebagai Wajib Pajak orang pribadi baru yang terdaftar dan memiliki NPWP sejak 1 Maret 2011. Dalam penyelenggaraan usahanya menggunakan pembukuan. Data yang diperoleh dari pembukuan dengan penghasilan bruto bulan Maret 2011 sebesar Rp 100.000.000,00 dan beban yang diperkenakan sesuai undang-undang perpajakan Rp 77.000.0000,00. Gavin belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan.

Besarnya PPh Pasal 25 bulan Maret 2011 :

a.       Pengasilan bruto bulan Maret 2011                                 Rp 100.000.000,00.

b.      Beban sesuai undang-undang perpajakan                        Rp   77.000.000,00.

c.       Penghasilan Netto bulan Maret 2011                                Rp   23.000.000,00.

d.      Penghasilan Netto disetahunkan                                       Rp 276.000.000,00.

e.       PTKP (TK/0)                                                                     Rp   15.840.000,00.

f.       Penghasilan kena pajak                                                     Rp 260.160.000,00.

g.      PPh Terhutang :

  5% x Rp 50.000.000,00                                                  Rp      2.500.000,00.

15% x Rp 200.000.000,00                                                Rp    30.000.000,00.

25% x Rp 10.160.000,00                                                  Rp      2.540.000,00.

Total PPh Terhutang setahun                                            Rp    35.040.000,00.

h.      Besarnya angsuran Ph Pasal 25 bulan Maret 2011

= 1/12 x Rp 35.040.000,00                                               Rp      2.920.000,00.

        2.      Bagi Wajib Pajak baru tersebut menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto atau menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan netto setiap bulan, maka penghasilan netto Wajib Pajak baru tersebut dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan netto atas peredaran atau penerimaan brutonya.

1)      Wajib Pajak orang pribadi baru tidak menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak orang pribadi terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP sejak tanggal 1 Mei 2011 dengan status kawin. Peredaran/Penerimaan bruto menurut catatan harian bulan Mei 2011 sebesar Rp 18.340.000,00. Persentase Norma Penghitungan sesuai dengan usaha Wajib Pajak diasumsikan 30%.

Besarnya PPh Pasal 25 bulan Mei 2011 dihitung sebagai berikut :

a.       Peredaran bruto bulan Mei 2011                                                   Rp 18.340.000,00.

b.      Penghasilan Netto bulan Mei 2011 :                                                        

30% x Rp 18.340.000,00                                                              Rp   5.502.000,00.

c.       Penghasilan netto disetahunkan                                                    Rp 66.024.000,00.

d.      PTKP (K/0)                                                                                   Rp 17.160.000,00.

e.       Penghasilan Netto setelah dikurangi PTKP                                  Rp 48.864.000,00.

f.       Pajak penghasilan terhutang :

5% x Rp 48.864.000,00 =                                                             Rp    2.443.200,00

g.      Besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan Mei 2011 :

1/12 x Rp 2.443.200,00                                                                Rp       203.600,00

PPh Pasal 25 bagi WP Bank dan Sewa dengan Hak Opsi.

Besarnya angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan untuk  setiap bulan yang harus di bayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan atau dengan hak opsi adalah sebesar PPh yang di hitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh Pasal 24 yang dibayar atau terhutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12.

Apabila Wajib Pajak bank atau sewa dengan hak opsi adalah Wajib Pajak baru besarnya angsuran PPh perbulan untuk triwulan pertama adalah jumlah PPh yang di hitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penerimaan laba rugi fiskal triwulan pertama yang di setahunkan, di bagi 12.

Contoh perhitungan :

PT Bank Amerta berdiri dan terdaftar sebagai Wajak pada KPP Jakarta Kebayoran Baru sejak tanggal 1 April 2011. Dalam perkiraan laporan keuangan triwulan April sampai dengan Juni 2011 menunjukkan penghasilan netto sebesar Rp 80.000.000,00. Besarnya PPh Pasal 25 masing-masing untuk bulan April, Mei, Juni 2011 di hitunh sebagai berikut :

      1.      Perkiraan penghasilan netto triwulan yang disetahunkan :

4 x Rp 80.000.000,00                                     = Rp 320.000.000,00.

      2.      PPh terhutang berdasarkan tarif pasal 17 UUPPh :

25% x Rp 320.000.000,00                              = Rp 80.000.000,00.

      3.      Besarnya PPh pasal 25 masing-masing untuk bulan April, Mei Juni :

1/12 x Rp 80.000.000,00                                = Rp 6.666.600,00.

           

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak BUMN dan BUMD.

Ketentuan Pasal 25 ayat (7) Undang-undang PPh memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan besarnya angsuran PPh Pasal 25 usaha Bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya berdasarkan peraturan undang-undang harus membuat laporan keuangan berkala. Peraturan tersebut adalah :

1. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi BUMN dan BUMD selain Bank dan sewa dengan hak opsi dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah jumlah PPh yang di hitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anngaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan dalam RUPS dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22, Pasal 23 serta Pasal 24 yang di bayar atau terhutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12.
2. Dalam hal RKAP yang belum disahkan , maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Setalah RKAP disahkan dalam RUPS, maka besarnya PPh Pasal 25 di hitung sesuai butir 1, mulai bulan awal tahun pajak.

PPh Pasal 25 bagi Wjib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Sesuai peraturan Menetri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu, atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili.

Kewajiban Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

            Dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008, besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep. 32/Pj./2010 tnggal 12 Juli 2010 :

1. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha.
2. Pengertian pengecer adalah orang pribadi yang melakukan :

a.       Penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan atau

b.      Penyerahan jasa.

         3.      WPOPPT mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi setiap tempat usaha di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajak. Ketentuan ini berlaku juga bila tempat usaha dan tempat tinggal WPOPPT berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayan Pajak yang sama.

         4.      WPOPPT pada butir 3 akan diterbitkan NPWP cabang.

         5.      Angsuran PPh Pasal 25 WPOPPT dan sanksi serta kewajiban SPT masa :

a.       Angsuran PPh Pasal 25 adalah angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan perbulan yang harus di bayar sendiri oleh Wajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU no.7 tahun 1983 tentang PPh.

b.      Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk WPOPPT sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto tiap bulan di masing-masing tempat usaha.

c.        Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank yang mencantumkan NPWP.

d.      Pembayaran PPh merupakan kredit pajak atas PPh yang terhutang untuk tahun pajak yang besangkutan.

e.       WPOPPT yang melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dan Surat Setoran Pajaknya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Peerimaan Negara, dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada surat Setoran Pajak.

f.       WPOPPT dengan jumlah angsuran pajak PPh Pasal 25 Nihil atau yang melakukan pembayaran tetapi tidak mendapat validasi dengan nomor Transaksi Penerimaan Negara, tetap harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g.      Dalam hal WPOPPT tidak melakukan usaha sebagai pedagang pengecer di tempat tinggalanya maka WPOPPT tersebut tidak wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal.

h.      Pembayaran PPh Pasal 25 yang dilakukan :

1)      Setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi melewati batas akhir pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007.

2)      Setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

i.        WPOPPT yang tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan dikenai sanksi administrasi berupa denda.

j.        WPOPPT menyampaikan SPT PPh dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Pasal 25 masing-masing tempat usaha ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WPOPPT dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Dikjen Pajak.

Pengurangan PPh Pasal 25 dalam Tahun 2009.

Ketentuan pengurangan ini tertuang dalam peraturan Dikjen Pajak Nomor 10/Pj./2009 yang berlaku per-Februarai 2009.

Pokok-pokok pengaturan pengurangan adalah sebagai berikut :

      1.      Kualifikasi Wajib Pajak dan besarnya pengurangan PPh Pasal 25.

Besarnya pengrangan PPh Pasal 25 yang diberikan kepada Wajak sampai dengan 25% untuk masa pajak Januari sampai Juni. Pengurangan PPh Pasal 25 dimaksud dihitung dari besarnya PPh Pasal 25 bulan Desember yang seharusnya di bayar oleh Wajak sesuai dengan Pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Wajak yang diberikan pengurangan untuk masa Januari-Juni 2009, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPP tempat Wajak terdaftar tentang besarnya PPh Pasal 25 yang di minta disertai dengan :

a.       Perhitungan PPh yang terhutang berdasarkan SPT tahun PPh tahun 2008 atau Penghitungan Sementara PPh terhutang tahun pajak 2008.

b.      Perkiraan penghitungan PPh yang akan terhutang 2009.

Pemberitahuan yang di maksud harus di tanda tangani oleh pengurus/direksi dan disampikan paling lama 30 April 2009.

      2.      Tata cara pengajuan permohonan.

Permohonan mengenai penguran besarnya PPh untuk masa pajak Juli-Desember 2009 di atur sebagai berikut :

a.       Wajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis ke kepala KPP tempat Wajak terdaftar paling lama 30 Juni 2009, apabila Wajak dapat menunjukkan bahwa besarnya PPh yang akan terhutang untuk tahun 2009 kurang dari 75% dari PPh yang terhutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh Pasal 25 masa pajak Januari-Juni.

b.      Pengajuan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 di sertai dengan perkiraan perhitungan PPh terhutang berdasarkan :

1)      Penghasilan yang di terima atau di peroleh sampai dengan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan.

2)      Perkiraan penghasilan yang akan di terima atau di peroleh sejak bulan pengajuan permohonan sampai dengan Desember 2009.

c.       Atas permohonan yang di ajukan Wajak KPP melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan kondisi Wajak di tahun 2009.

d.      Kepala KPP menerbitkan surat keputusan tentang besarnya PPh Pasal 25 masa pajak Juli-Desember 2009 berdasarkan hasil evaluasi, paling lama 15 hari kerja sejak permohonan di terima lengkap.

e.       Apabila dalam jangka waktu sebagaiman di butir 4 kepala KPP tidak memberikan keputusan, permohonan Wajak sebagaimana di maksud pada butir 1 di anggap di kabulkan dan kepala KPP harus menerbitkan surat keputusan tersebut paling lama 3 hari kerja sebagaiman pada butir 4 berakhir.

      3.      Wajib Pajak yang tidak mengajukan permohonan pengurangan.

Wajak yang di maksud membayar PPh Pasal 25 untuk masa pajak Juli-Desember 2009 sebesar PPh Pasal 25 yang di hitung berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.